Jakarta – Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025). Dalam demonstrasi ini, massa menyuarakan apa yang mereka sebut sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.42 WIB, peserta aksi duduk melingkar di depan pintu gerbang DPR. Bendera Universitas Padjadjaran (Unpad) terbentang sebagai latar belakang, menandakan keterlibatan mahasiswa kampus tersebut dalam barisan demonstran. Sejumlah atribut aksi juga terlihat, termasuk poster peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari yang sama.
Menurut informasi yang beredar, daftar tuntutan tersebut dibagi menjadi dua bagian: 17 poin tuntutan jangka pendek dengan batas waktu 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan selesai sebelum 31 Agustus 2026. Paket tuntutan ini pertama kali dipublikasikan oleh akun Instagram @malakaproject.id.
Isi 17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September 2025)
Untuk Presiden Prabowo:
- Menarik pasukan TNI dari pengamanan sipil serta menghentikan kriminalisasi demonstran.
- Membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lain pada aksi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas serta transparan.
Untuk DPR:
3. Membatalkan kenaikan gaji/tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR.
4. Membuka transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah dinas, serta fasilitas lainnya.
5. Mengaktifkan Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui jalur KPK.
Untuk Partai Politik:
6. Memberikan sanksi atau pemecatan kepada kader DPR yang melakukan pelanggaran etika.
7. Menyatakan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Mengikutsertakan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Kepolisian:
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan tindakan represif polisi dan menegakkan SOP pengendalian massa.
11. Memproses hukum anggota maupun komandan yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM.
Untuk TNI:
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan campur tangan dalam urusan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar personel TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Bidang Ekonomi:
15. Menjamin upah layak bagi pekerja lintas sektor, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek.
16. Mengambil langkah darurat mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait persoalan upah minimum dan sistem outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)
- Melakukan reformasi menyeluruh terhadap DPR: audit independen, menolak caleg mantan koruptor, menetapkan indikator kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
- Mereformasi partai politik sekaligus memperkuat fungsi oposisi di DPR, termasuk kewajiban laporan keuangan partai secara terbuka.
- Menyusun reformasi perpajakan yang lebih adil, membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani masyarakat, dan memperhatikan keseimbangan transfer APBN pusat-daerah.
- Menggencarkan pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
- Merevisi UU Kepolisian untuk mendorong desentralisasi fungsi keamanan, serta membangun institusi kepolisian yang profesional dan humanis.
- Menarik TNI sepenuhnya dari proyek sipil, termasuk program food estate, serta merevisi UU TNI.
- Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain, termasuk Ombudsman dan Kompolnas.
- Meninjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, mengevaluasi UU Ciptakerja, melindungi hak masyarakat adat, serta memastikan tata kelola BUMN dan proyek strategis nasional berjalan transparan.
Aksi ini disebut sebagai bentuk desakan agar pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara rakyat. Para pengunjuk rasa menekankan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut memiliki tenggat waktu jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga perlu menjadi perhatian serius para pemegang kekuasaan.
